organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah. organisasi perangkat daerah

10. Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar. Download Free PDF View PDF. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng ditinjau dari perspektif teori struktur organisasi dimana ketepatan strukturLakukan Pembinaan Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Dinas. Bahasa Indonesia. Staf Ahli; 8. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Sutomo No. Dalam era desentralisasi, terdapat peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. icon Ruang Rapat Bagian Organisasi Download Materi. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Adapun organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai. Bidang Tugas Perangkat Daerah. NO: ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: WEBSITE RESMI: SEKRETARIAT : 1: Sekretariat Daerah (9 Bagian) a. Pasal 4 Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijadikan acuan/pedoman dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah1. 06. METADATA PERATURAN. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat. Faktor apa saja yang harus diperhatikan saat pembentukan dan pengembangan SKPD agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah? Menurut Osborne dan. 27 September 2023 Jam 16:38:35SOSIALISASI EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada. 1. 4. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri. Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pedoman ini. Pembentukan perangkat daerah akan ditetapkan melalui peraturan daerah dan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan : 1. 4. 9, Mugassari, Semarang Sel. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Lokasi. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Download. Tahap Pengembangan Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutamaABSTRAK: a. Sekretariat Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH. SATYA GIRI PODO Jl. 10. [1] Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan. (031) 3520005, 3254001 - 11 psw. 2003 No. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian. Berlaku. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. See Full PDF Download PDF. Peta jabatan merupakan hasil dari penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan sehingga didapatkan kelas jabatan. 2007 No. Jaya Mualimin, Sp. 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa. Nomenklatur organisasi perangkat daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural dalam satuan organisasi perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakanORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI. 3. b: Pasca Sarjana: 3: AYUN PRATUNI , SSTP: III/d: Kepala Subbagian Perencanaan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras: IV. com) Organisasi Pemerintahan Daerah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk melangsungkan tahtanya di daerah-daerah. 9. MAKSUD DAN TUJUAN 3. 5. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu -6- gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Sehingga dengan demikian, kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja organisasi perangkat daerah yang ada. Pasal 42 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah. OPD (kotakpintar. Organisasi Perangkat Daerah. Bupati adalah Bupati Ciamis. idPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;Website resmi PPID DKI Jakarta. Dan, dari 126 Pasal dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, tidak ada satu pun dituliskan kalimat kepala Organisasi Perangkat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang : a. Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022. 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2021. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Pemerintah Kabupaten Sumedang. Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua. Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta. 1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur; 9. Sekretaris Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Kulon Progo menghadiri Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengusung tema “Pembangunan Manusia” bersama Disdikpora, BKPP, Bappeda, dan Dispussip pada hari Kamis 10 Maret 2022 bertempat di Aula AdhikartoPembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Renstra Setda 2018-2023 dapat diunduh dalam format. Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (PDF) Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Caroline Paskarina - Academia. 15. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa; Melaksanakan tugas tugas. Alamat Organisasi Perangkat Daerah Jalan Robert Wolter Monginsidi No. tata kerja Perangkat Daerah. susunan Perangkat Daerah; c. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Map Lokasi. FUNGSI. (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi, serta urusan. jl. Email : [email protected] dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berlaku. 89, TLN No. COM, TALIABU - Bapemperda DPRD Pulau Taliabu, melakukan rapat lintas dinas. 1: Arif Mediastomo, S. organisasi - tata kerja. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan kepala Daerah No. purbalinggakab. Bagian Administrasi Pembangunan : b. NAMA PERANGKAT DAERAH : 1. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kesimpulan yang didapat adalah kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang belum dapat dikatakan berhasil, hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa banyaknya kekurangan yang ada membuat performa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sangat rendah. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 2. 0267-429800 fax : 0267-411923 jawa barat - indonesia. NO. Setiap OPD provinsi Sumatera Selatan mempunyai nama pengguna masing-masing. Berdasarkan UU No. Halaman ini telah diakses 4092 kali. Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang yang. Perangkat Daerah sendiri bisa diartikan sebagai organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1. Si: IV/a: Kepala Subbagian Keuangan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentangWebsite resmi PPID DKI Jakarta. TATA KERJA DINAS –DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 84, LN. ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH fDPRD Kedudukan dan Fungsi DPRD • DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraa. Perangkat Daerah; Perangkat Daerah; Diposting pada 01 March 2019, 09:22. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang teridir dari lima elemen, yaitu: strategic apex oleh Kepala Daerah; middle line oleh sekretaris daerah; operating scope oleh dinas daerah; technostructure oleh badan atau fungsi penunjang, dan supporting staff oleh staf pendukung. Subjek. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan. Judul. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Organisasi Badan, terdiri dari: a. Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas : - Mengoptimalkan kinerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah dan luas wilayah kerja & kondisi geografis daerah;Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. 5. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019. Jurnal. Bahasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun. Tika Yanti. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Pembuatan Tgl. BAB I KETENTUAN. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; b. Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus melaksanakan tata hubunganOrganisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi. Perda no. Sekretaris Daerah 1. PPID KABUPATEN KAPUAS HULU. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). . Sekretariat DPRD. DINAS PERTANAHAN. 2. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , perangkat daerah propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 5. Mewujudkan Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism; 2. Renstra Setda 2018-2023 adalah dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan urusan yang berkaitan dengan. Bidang. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bagian Pengadaan Barang dan JasaOrganisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Kata Kunci : Penataan, Organisasi Perangkat Daerah, Teori Henry Mintzberg . Bagian Hukum dan Kerja Sama 1. Visi meningkatkan Pelayanan Proses Administrasi Otonomi Daerah, Mencerdaskan Perangkat Daerah Dalam Hubungan Antar Pemda Dan Kerjasama Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel. Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya. Penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sebuah system pemerintahan yang efesien, efektif dan sesuai dengan. Tlk. Diubah dengan : PERGUB Prov. Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. SUSUNAN - PERANGKAT. » Visi. ABSTRAK PERATURAN. Tematik. Organisasi Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga) tipe, yakni normatif diatur pada Pasal 208 Undang Udang nomor Badan tipe A, tipe B dan tipe C. Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. 2. Konsep, organisasi. 02 May 2023. Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 01 Dinas Sosial Program : 1. Nama OPD/SKPD Tautan A RUMPUN SOSIAL BUDAYA (SOSBUD) 1 Sekretariat Daerah. Bahasa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kanal Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 ten tang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerH h Khusus Ibukota Jakarta; 8. 3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional 1.